 |
| Jokowi (foto: tribunnews) |
Pesan dari siapa dan apa pesan-pesannya?
DAHNIL AZHAR (ketua pimpinan pusat pemuda muhammdiyah)
Dahnil pada intinya mendukung jika ada pembuatan film tersebut sesuai versi kekinian atau milenial. Catatannya asal berdasarkan fakta.
"Asal tidak lari dari fakta empirik sejarah itu saja. Tapi kalau kemudian ada pendekatan cara penyampaian berbeda, saya pikir positif saja enggak masalah," katanya (22/9/2017).
YATI ANDRIYANI (koordinator kontras)
Sebelum adanya pembuatan film itu kembali, Yati berpesan agar pemerintah bisa memberikan gambaran yang utuh tentang peristiwa 1965.
"Jokowi bilang mau bikin film milenial, itu mungkin bagus, tapi harus ada ukuran yang jelas. Tidak ada versi monopolistik penguasa, memberi potret yang utuh, dia juga harus ditujukan untuk memulihkan luka bangsa," katanya (20/9/2017).
ARIEF M EDIE (kepala pusat penerangan kemendagri)
Baginya daur ulang film ini bisa diciptakan dengan beberapa hal lebih segar, baik dari segi aktor, metode dan lainnya.
"Seperti film Habibie (Ainun) misalnya, dibuat di zaman sekarang, mungkin dengan aktor berbeda, lebih kekinian, dengan metode baru, tapi alur, tapak-tapak, nilai sejarahnya tidak hilang," kata Arief (21/9/2017).
Lebih lanjut dia mengatakan yang terpenting adalah tapak sejarah yang diluruskan. Selain itu, hal-hal berbau kekerasan, berdarah-darah yang dinilai kurang pas untuk generasi sekarang, kata dia, bisa diminimalisir seperti permintaan Jokowi.
"Pembuatan film nya lebih smooth kira-kira. Film itu akan dibuat lagi, timnya mungkin arsip nasional," lanjutnya.
Dia menambahkan daur ulang film bisa dilakukan secepatnya dengan judul dokumenter yang baru.
"Mungkin secepatnya, perlu judul dokumenter yang baru untuk tidak lupa dengan sejarah," katanya.
GATOT NURYANTO (panglima TNI)
Baginya, wacana yang dilontarkan Jokowi merupakan sesuatu yang luar biasa. Menurutnya agar film itu berguna perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.
"....Namun tentunya harus mengacu pada sejarah yang ada," ujarnya (19/9/2017).
MANAGER NASUTION (anggota komnas HAM)
Nasution mendukung. Asalkan pembuatan kembali film tersebut bukan karena dendam sejarah. Lalu dilakukan dengan riset dan data yang akurat serta tidak mengubah dan memutarbalikkan sejarah.
"Dan, juga penting bahwa keinginan itu telah memperhitungkan manfaat yang lebih besar dari kemudratan yang ditimbulkan," tandasnya (23/9/2017).
AMIN RAIS (tokoh reformasi)
"Pak Jokowi harus hati-hati dalam mengusulkan film baru (G30S/PKI). Karena yang dibuat pada sekian tahun lalu itu adalah film berdasarkan riset yang panjang. Tidak ngawur," kata Amin Rais (24/9/2017).
Bagi Amin, bila film tersebut dibuat lagi, secara tidak disadari akan memberikan angin segar bagi kebangkitan PKI. Karenanya ia tidak setuju dengan pembuatan kembali.
"Yang jelas sekarang ini rezim Jokowi secara nggak disadari memberikan angin kebangkitan PKI. Itu yang bahaya," ujarnya.
AGUS SUNYOTO (ketua umum lesbumi pengurus besar nahdlatul ulama)
Dia mengatakan, saat ini sudah era terbuka karena Indonesia sudah memasuki abad keterbukaan informasi. Tak hanya itu, sekarang teknologi pesan instan Whatsapp (wa) sudah masuk ke Tanah Air dan anak-anak pesantren sudah pakai WA.
"Jadi, silakan diputar di mana saja nanti publik akan bisa menilai benar atau tidak peristiwa itu. Tetapi,versi yang benar mengenai PKI adalah yang diputar saat Orde Baru itu," katanya (21/9/2017).
Pihaknya juga mengaku tidak khawatir jika film daur ulang itu nantinya dipelintir maknanya dan berbalik arti bahwa PKI yang menjadi korban dan pemerintah NU menjadi pelaku. Sebab menurutnya, sejarah sudah terbuka sekarang, tinggal tanya fakta dan data saja.
Jadi, ia mengembalikan penilaian ke tangan masyarakat. Meski tak khawatir, namun pihaknya tetap mengawasi isu ini termasuk realisasi daur ulang film ini. Termasuk pihaknya menduga kaum sosialis yang terlibat dalam mencuatnya isu ini.
"Kami akan mengawasi dan selidiki, siapa orang-orang sosialis yang terlibat (dalam munculnya pemutaran film PKI)," katanya.(*)
(sumber: kompas.com,detik.com,rebuplika.co.id)
